ARE YOU INVESTOR?

Land acquisition regulation expected in first 100 days

Andi Haswidi and Mustaqim Adamrah , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 10/30/2009 11:35 AM | Headlines

The new presidential administration plans to issue a government regulation-in-lieu-of-law to ease bottlenecks in the development of infrastructure projects, a minister revealed at the first day of the National Summit on Thursday.
Industry Ministry Mohammad S. Hidayat said the regulation was being drafted and was expected to be issued in the first 100 days of President Susilo Bambang Yudhoyono's second term in office.
The regulation will temporarily replace a 1961 law on the revocation of land and building rights, the implementation of which has caused various problems due to unclear and overlapping land ownership.
“The regulation will serve as a legal umbrella for land acquisitions, at least for the time being, before the actual amendment of the law,” the newly appointed minister said.
Hidayat, who is still chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, also announced the government would push for the establishment of a cement factory in the eastern part of the country to tackle a supply problem that had catapulted cement prices in the region.
“The plan is to establish a cement factory in Papua. The aim is not only to influence prices. If most of the government’s infrastructure projects move forward, the current output will not be sufficient,” he said.
Several companies have expressed their willingness to invest in the cement factory, “Freeport is one of them,” Hidayat said, referring to US mining firm Freeport McMoran, which operates the world’s largest gold and copper mine in Papua.
At the opening of the summit Yudhoyono said that Rp 2,100 trillion (US$219 billion) was needed to finance infrastructure projects in the country annually, of which the government can only provide 15 percent, and called for greater participation of the private sector – a sentiment echoed in his previous term.
To attract private participation in developing big infrastructure projects such as toll roads and electricity, the government, he said had introduced Public-Private Partnership (PPP) programs and promoted them through two infrastructure summits in 2005 and 2007.
However, the two summits failed to attract enough investment regardless of incentives provided by the government, such as the allocation of a revolving government fund for land acquisition assistance and even subsidies, albeit under special terms. As a result, over the past five years, the previous government only established 85 kilometers of new toll roads or 7.8 percent of the 1,095-kilometer target.
Currently Indonesia has 693 kilometers of toll roads, in comparison to other emerging markets such as Malaysia with 6,114 kilometers and China with 45,400 kilometers.
The summit will end today with discussions on public welfare, and political and security affairs.

Source : The Jakarta Post

[Selengkapnya]

STAKEHOLDER

Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat atau defenisi lain Stakeholder adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu (Brown et al 2001). Stakeholder mencakup semua pihak yang terkait dalm pengelolaan terhadap sumberdaya, pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terkena imbas dari penggunaan sumberdaya.

Analisis stakeholder adalah sebuah sistem pengumpulan informasi tentang kelompok atau individu yang terkena dampak dari pengambilan keputusan, mengkategorikan informasi, dan menjelaskan kemungkinan terjadinya konflik antara kelompok yang berkepentingan dan cakupan wilayahnya (Brown et al, 2001). Analisis stakeholder dilakukan dengan beberapa metode yakni identifikasi stakeholder, dan pengkategorian stakeholder dalam prioritas group tertentu, identifikasi konflik dan . alternative pencegahan dan resolusi konflik
Indentifikasi stakeholder menandakan diawalinya proses analisis stakeholder secara formal, dan merupakan langkah awal dalam melakukan menejemen konflik dan membangun kesepakatan bersama (Brown et all, 2001).
Dalam melakukan perencanaan “program pengembangan fasilitas pusat pendaratan hasil tangkapan dan pelabuhan penyeberangan” pada kasus diatas, maka hal-hal yang harus dilakukan agar mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah:
Indentifikasi stakeholder menandakan diawalinya proses analisis stakeholder secara formal, dan merupakan langkah awal dalam melakukan menejemen konflik dan membangun kesepakatan bersama (Brown et all, 2001).
Mengidentifikasi siapa saja pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholder) terhadap program “pengembangan fasilitas pusat pendaratan hasil tangkapan dan pelabuhan penyeberangan”. Pada kasus ini, stakeholder yang berkepentingan meliputi:
- Pemerintah (dinas perhubungan, dinas perikanan, dinas periwisata, disperidag, dinas pertambangan dan pemerintah daerah)
- Pengusaha/pengelola wisata bahari
- Pengusaha/pembudidaya rumput laut
- Pengusaha/pembudidaya mutiara
- Pengelola pusat pendaratan hasil tangkapan ikan
- Pengelola pelabuhan penyeberangan
- Pengusaha pelayaran
- Pengusaha/investor tambang gas alam
- Nelayan
- Masyarakat pesisir local
- Pedagang
- Pengolah/industry perikanan
- Pemerhati lingkungan (LSM)

Masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda di tinjau dari sisi ekonomi, social maupun ekologi

b. Pengkategorian stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan (importance) dan tingkat pengaruh terhadap pengambilan keputusan (influence). Menurut Menurut Brown et all (2001) bahwa Stakeholder dapat dikategorikan menurut besarnya pengaruh (influence) dan pentingnya keberadaan (importance) stakeholder tersebut dalam membuat keputusan. Berdasarkan variabel tersebut, maka stakeholder dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder eksternal.
Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan paling terkena dampak dari suatu keputusan pengelolaan. Biasanya terdiri dari stakeholder on-site (local) yang bermukim di pesisir. Pada kasus ini, stakeholder primer terdiri dari :
- Masyarakat pesisir local
- Nelayan
- Pengusaha/pembudidaya rumput laut
- Pengusaha/pembudidaya mutiara
- Pedagang
- Pengusaha/pengelola wisata bahari
- Pengolah/industry perikanan lokal
Stakeholder sekunder merupakan stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh hampir sama dengan tingkat kepentingan. Pada kasus ini, stakeholder sekunder terdiri dari :
- Pemerintah (dinas perhubungan, dinas perikanan, dinas periwisata, disperidag, dinas pertambangan dan pemerintah daerah)
- Pengelola pusat pendaratan hasil tangkapan ikan
- Pengelola pelabuhan penyeberangan
Stakeholder eksternal merupakan pihak yang berkepentingan tehadap sumberdaya pesisir, namun tidak terkena dampak yang berarti/signifikan dari suatu keputusan pengelolaan sumberdaya pesisir. Pada kasus ini, stakeholder eksternal terdiri dari :
- Pemerhati lingkungan (LSM)
- Pengusaha/investor tambang gas alam
- Pengusaha pelayaran

c. Identifikasi potensi konflik dan keterkaitan stakeholder yang terlibat..
Dengan adanya rencana program pengembangan fasilitas pusat pendaratan hasil tangkapan dan pelabuhan penyeberangan maka akan berpotensi menunjang atau berpotensi konflik dengan stakeholder bidang pemanfaatan lain yang sudah ada sebelumnya seperti wisata bahari, budidaya rumput laut dan budidaya mutiara.

Rencana program pengembangan fasilitas pusat pendaratan hasil tangkapan dan pelabuhan penyeberangan juga berpotensi menunjang atau berpotensi konflik dengan stakeholder yang akan memanfaatkan potensi sumberdaya tambang gas alam mengingat lokasi tersebut potensial mengandung gas alam.
Hal ini dikarenakan aktifitas pendaratan ikan dan pelabuhan pelayaran dapat mengganggu kegiatan wisata bahari, budidaya rumput laut dan budidaya mutiara. Aktifitas pendaratan ikan dan pelabuhan pelayaran dapat mengakibatkan pencemaran akibat ceceran minyak maupun pencemaran yang lain sehingga menurunkan kualitas perairan. Kualitas lingkungan perairan yang baik merupakan syarat utama keberlangsungan kegiatan kegiatan wisata bahari, budidaya rumput laut dan budidaya mutiara.
Tapi disisi lain dengan adanya pelabuhan penyeberangan juga akan menunjang atau memberikan dampak yang positif bagi kegiatan wisata bahari, budidaya rumput laut, budidaya mutiara maupun tambang gas alam karena kemudahan akan transportasi.

d. Alternative pencegahan dan resolusi konflik.
Untuk mencegah terjadinya konflik antar stakeholder, maka dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan hendaknya melibatkan seluruh stakeholder yang telibat. Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi dan paling terkena dampak dari suatu keputusan pengelolaan (stakeholder primer) hendaknya menjadi perioritas perhatian dalam pengambilan keputusan.
Untuk mencegah terjadinya konflik antara stakeholder pendaratan ikan dan pelabuhan pelayaran dengan stakeholder wisata bahari, budidaya rumput laut, budidaya mutiara; maka dalam perencanaan tempat pendaratan ikan dan pelabuhan pelayaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dampak negative terhadap wisata bahari, budidaya rumput laut, budidaya mutiara dapat dikurangi. Atau dengan kata lain menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.
Untuk mencegah terjadinya konflik antara stakeholder pendaratan ikan dan pelabuhan pelayaran dengan stakeholder yang akan memanfaatkan tambang gas alam, maka dalam perencanaan tempat pendaratan ikan dan pelabuhan pelayaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menganggu potensi penambangan gas alam alur pipa gas maupun tempat ekploitasi gas.
Langkah-langkah perencanaan yang diperlukan adalah:
a. Penetapan proses perencanaan/pembuatan keputusan rencana
b. Identifikasi masalah dan isu-isu kunci
c. Formulasi tujuan akhir (goal) dan tujuan antara (objectives)
d. Melakukan pengumpulan data dan menganalisa kondisi sekarang dan yang akan dating
e. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan strategi alternative yang potensial
f. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan strategi alternative
g. Mempersiapkan rencana
h. Mengkomunikasikan dan melakukan berbagai perbaikan terhadap rencana
i. Monitoring dan review

[Selengkapnya]

Indonesia at "National Summit" 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara "National Summit" 2009 yang dihadiri 1.500 peserta, terdiri atas gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia, para Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2.

Acara "National Summit" 2009 dimulai pada pukul 09:00 WIB di Ruang Pertemuan Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (29/10).

Tujuan "National Summit" adalah mendapatkan input dari stakeholders untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta hukum, dan reformasi birokrasi, memperluas ownership dari program pemerintah selama 5 tahun ke depan, dan menyukseskan program pembangunan 5 tahun ke depan dan program quick wins.

Pada "National Summit" 2009 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Industri itu, Presiden Yudhoyono memberikan arahan kepada para kepala daerah dan pimpinan BUMN tentang kebijakan ekonomi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Acara yang digelar hingga Jum`at (30/10), akan diisi oleh paparan dari menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2 tentang kebijakan ekonomi, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, yang akan menyampaikan kerangka pembangunan ekonomi dan sasaran, target, serta fokus pembangunan, selama lima tahun mendatang.

Pada Jum`at (30/10), Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono juga akan memberikan paparan kerangka pembangunan bidang kesejahteraan seperti pengentasan orang miskin, penciptaan kesempatan kerja, dan perluasan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto juga akan memberikan paparan tentang kerangka pembangunan bidang Polhukam, antara lain reformasi birokrasi, efektivitas pembangunan daerah, dan pelayanan publik.

Untuk Sabtu (31/10) acara hanya berisi laporan dari penanggung jawab kegiatan, yakni Wakil Presiden Boediono mengenai hasil pertemuan kepada Presiden Yudhoyono yang akan dilakukan di Istana Negara.

[Selengkapnya]

INFRASTRUCTURE PROJECTS

Iindonesia's government is ready to make tender for 8 PPP (Public Private Partneship ) projects in this year 2009.

  • Five (5) out of 8 projects ready for tender as follows :
  1. Power Plant project in Central Java for 2 billion US$,
  2. Clean Water Project in Bandung Province for 54 millions US$,
  3. Railway Project for Palaci-Bangkuang in Central Kalimantan for 740 million US4,
  4. Ground Water Terminal in Bali for 24 million US$, and
  5. Railway Project for Soekarno-Hatta Airport-Manggarai in Jakarta and Banten for 7 millions US$.
  • Another three (3) projects which are not ready for tender as follows :
  1. Toll Road Project Medan-Binjai in North Sumatera for 129 million US$,
  2. Toll Road Project for Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi in North Sumatera 476 millions US$, and
  3. Toll Road Project for Cileunyi-Sumedang-Dawuan for 395 millions US$.

In Order to accelerate the infrastructure, government prepare 87 PPP projects which are offered to Investor, 8 Projects ready for Tender, 18 Projects in Priority, and 61 Potential Projects.


Source : Annual meeting of Asian Development Bank in Nusa Dua Bali (5/5/2009).


[Selengkapnya]

INDONESIAN INFRASTRUCTURE

As the effort to enhance the acceleration of infrastructure development involving domestic and foreign investment, Indonesian Government deemed that it was necessary to hold Indonesian Infrastructure 2010 Program.

The cancellation of the program performance was mostly caused by the government needing more time to maturate the preparation relating with the achievement of Infrastructure Policy Package and the projects to be offered to private investors.

The activity of Indonesia Infrastructure 2010 will be focused on 2 main programs :
Conference (2 days) discussing about the progress achieved by Indonesian Government since Infrastructure Summit – January 2008. In such conference the progress of reform stages related to regulation and law, either cross-sector or by-sector are going to be discussed. Further, the conference will discuss about the opportunity of the private sector participation in many infrastructure projects (central, regional, state-owned enterprise and private-company) to which they are hoped to lead into KPS transaction.

Exhibition (3 days) with the theme is: “Potential and Opportunity of Infrastructure Industry”. The program is hoped to be able in attracting many parties including the regions having good potential for KPS and agents of industry relating with infrastructure.

The central theme of Indonesia Infrastructure 2010 program is “Harmonization of Infrastructure Development with Many Funding Resources (The Fund of Public, Private and Society) in frame of Continuing the Step of Infrastructure Development Reform.”

Through the program we hoped that we can achieve the objectives of Indonesia Infrastructure 2010 in activating the real sector through infrastructure development by:

Giving stimulant and activating “Infrastructure Industry” for domestic and foreign investors, consultants, contractors, suppliers, financiers (banking & non-banking financial institutions, insurances, etc).

Tightening the cooperation between the government and private sectors in developing the infrastructure.

Involving local governments in discovering the potential and opportunity of Indonesian regions.

Until today we have already received the admission of approximately 375 participants of the conference and 80 companies that are going to take part in the exhibition either domestic or foreign companies. The government hopes that there will be more participants from the Local Governments, Private Sectors, State-Owned Corporations, Province-Owned Corporations, and Multilateral Agencies in Indonesia Infrastructure 2006.

In order to succeed the event, the government has arranged an inter-department team together with KADIN (the Chamber of Commerce and Industry) to prepare it. Hopefully the conduct of Indonesia Infrastructure 2010 will be able to create a conducive investment climate and at the end the private sector will be interested in accelerating the supply of infrastructure together for the welfare of Indonesian people. Please Joint with me!

[Selengkapnya]

PT. ENAM PRAKARSA JAYA MANDIRI

Sesuai dengan nama perusahaan, ENAM PRAKARSA JAYA MANDIRI membuat terobosan enam kriteria dasar untuk pembangunan bangsa seutuhnya melalui bidang Konsultan dan Kontraktor serta membantu mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam segala kegiatan proyek baik pemerintah maupun swasta.

[Selengkapnya]

PEKERJAAN PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan pekerjaan fisik terlebih dahulu dilaksanakan pekerjaan persiapan yang meliputi :

  • Koordinasi dengan pihak Pemberi Tugas dan Instansi terkait lainnya.
  • Mobilisasi peralatan dan personil (detail kebutuhan peralatan pada jadual peralatan).
  • Membuat jalan akses masuk ke lokasi pekerjaan (detail pada Peta Situasi dan Jalan Akses).
  • Pembuatan prasarana proyek (Kantor Sementara, Direksi Keet, Gudang, Workshop, Stock Yard, penyediaan Air bersih, Listrik, dan Alat komunikasi).
  • Pembuatan dan pemasangan rambu dan papan nama proyek.
  • Memperhatikan dan mengamankan prasarana dan utilitas yang tersedia agar tidak terganggu dengan adanya proses pelaksanaan pekerjaan.
  • Pengukuran awal dan pemasangan patok sementara.
  • Pengadaan bahan dan penyimpanan.

[Selengkapnya]
Photobucket Photobucket
 

BERLANGGANAN ARTIKEL INI

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ShoutBox


ShoutMix chat widget

ALAMAT

RUKO SENTRA MENTENG BLOK MN 17
BINTARO JAYA SEKTOR 7.

TELP.: +62 21 7486 3859
FAX. : +62 21 7486 3859
TANGERANG

PENGUNJUNG

free counters

Followers